1. Pelaksanaan fungsi anggaran terkait pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK, lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan aset negara
3. Pelaksanaan fungsi legislasi terkait rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah dan
4. Pelaksanaan fungsi pertimbangan terkait pemilihan anggota BPK.

1. pelaksanaan fungsi anggaran terkait pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN;
2. pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK, lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan aset negara;
3. pelaksanaan fungsi legislasi terkait rancangan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
4. pelaksanaan fungsi pertimbangan terkait pemilihan Anggota BPK. Pelaksanaan lingkup tugas Komite IV meliputi bidang:
5. APBN;
6. pajak dan pungutan lain;
7. perimbangan keuangan pusat dan daerah;
8. Lembaga keuangan dan perbankan;
9. Korperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
10. statistik;
11. Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan keuangan; dan
12. investasi dan penanaman modal.

I KOMANG MERTA JIWA
(https://www.instagram.com/sejiwaofficiall/)
Anggota Komite IV DPD RI Perwakilan Provinsi Bali

1. Pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terkait Pendidikan dan agama.
2. Penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undangundang tentang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.

1. Pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terkait:
   1. pendidikan; dan
   2. agama.
2. penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang tentang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran. Pelaksanaan lingkup tugas Komite III meliputi bidang:
3. pendidikan;
4. agama;
5. kebudayaan;
6. kesehatan;
7. pariwisata;
8. pemuda dan olah raga;
9. kesejahteraan sosial;
10. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. tenaga kerja;
12. keluarga berencana;
13. perpustakaan; dan
14. ekonomi kreatif.

DR. IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, S.E., M.SI.
(https://www.instagram.com/rai_mantra/)
Anggota Komite III DPD RI Perwakilan Provinsi Bali

1. Pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terkait : (1) Pengelolaan sumber daya alam; dan (2) Pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.
2. Penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undangundang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran.

| Lingkup tugas Komite II meliputi:

1. Pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terkait:
   1. pengelolaan sumber daya alam; dan
   2. pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya.
2. penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN sebagai pelaksanaan fungsi anggaran. Pelaksanaan lingkup tugas Komite II meliputi bidang:
3. pertanian dan perkebunan;
4. perhubungan;
5. kelautan dan perikanan;
6. energi sumber daya mineral;
7. kehutanan dan lingkungan hidup;
8. ekonomi kerakyatan;
9. Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
10. perindustrian dan perdagangan;
11. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
12. ketahanan pangan; dan
13. meteorologi, klimatologi dan geofisika. |

NI LUH PUTU ARY PERTAMI DJELANTIK
(https://www.instagram.com/niluhdjelantik.id/)
Anggota Komite II DPD RI Perwakilan Provinsi Bali

1. Pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan: a) Otonomi Daerah; b) Hubungan Pusat dan Daerah; c) Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah.
2. Pelaksanaan fungsi anggaran berupa penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN.

Lingkup tugas Komite I meliputi:

1. pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan:
   1. otonomi daerah;
   2. hubungan pusat dan daerah, dan
   3. pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
2. pelaksanaan fungsi anggaran berupa penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN. Pelaksanaan lingkup tugas Komite I meliputi bidang:
3. pemerintahan daerah;
4. hubungan pusat dan daerah serta antar daerah;
5. pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
6. politik, hukum dan hak asasi manusia;
7. aparatur negara;
8. wilayah perbatasan negara;
9. pertanahan, agraria dan tata ruang;
10. komunikasi dan informatika;
11. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
12. administrasi kependudukan/pencatatan sipil; dan
13. pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal dan transmigrasi.

Dr. Shri IGN Arya Wedakarna MWS III, S.E., M(Tru), M.Si.
(https://www.instagram.com/aryawedakarna/)
Anggota Komite I DPD RI Perwakilan Provinsi Bali